AKUNTANSI ZAKAT dan DANA KEBAJIKAN

          Zakat merupakan kewajiban yang mengikat setiap muslim dan dikenakan atas diri dan harta yang dimiliki oleh muslim. Zakat berbeda dengan pajak. Aturan pajak ditetapkan oleh negara sedangkan zakat ditetapkan oleh Allah SWT yang diatur melalui syariah Islam.

          Di Indonesia mengakomodir hal ini melalui UU tentang zakat dan pajak. Dalam UU zakat diketahui bahwa negara akan turut membantu pengelolaan zakat serta dalam UU pajak diketahui bahwa zakat yang dibayarkan kepada Lembaga Amil resmi dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan.

         Untuk pelaksanaan akuntansi, DSAK telah mengeluarkan ED PSAK  109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat/ infak dan shadaqah. Sesuai dengan fungsi akuntansi itu sendiri yaitu sebagai transparansi dan pertanggungjawaban maka dengan telah diterbitkan ED PSAK 109 tersebut diharapakan pengelolaan zakat/infak dan shadaqah akan lebih transparan dan emncapai sasaran, sesuai dengan tuntunan syariah.

         Ruang lingkup PSAK 109 hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan  zakat/infak/ shadaqah, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat,infak, shadaqah.

Akuntansi Zakat 

1. Penenrimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat.

    Jika diterima dalam bentuk kas :

             Kas - Dana Zakat (D)                         xxx

                       Dana Zakat      (K)                          xxx

   Jika diteriam dalam bentuk non kas maka diakui sebesar nilai wajar aset

            Aset non kas (D)                                 xxx

                       Dana Zakat (K)                              xxx

2. Dana zakat diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil

            Kas / Aset non kas (D)                      xxx

                       Dana amil - amil                            xxx

                       Dana Zakat - non amil                   xxx

3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

    a. pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

                Dana Zakat  (D)                           xxx

                          Aset non kas  (K)                     xxx

   

    b. kerugian dan pengurangan dana amil, jika terjadi karena kelalaian amil.

                Dana amil-kerugian (D)                 xxx

                          Aset Non kas (K)                    xxx

4. Penyaluran zaakat kepada mustahiq

    a, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas,

                  Dana Zakat (D)                         xxx

                           Kas- Dana Zakat (K)              xxx

  

   b. jika pemberian dilakukan dalam bentuk non kas, maka dicatat berdasarkan jumlah yang tercatat

                  Dana Zakat (D)                                      xxx

                             Aset non kas - dana zakat (K)          xxx

CATATAN:

Amil harus mengungkap hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1.  Kebijakan penyaluran zakat
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan zakat.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan  dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik
5.  hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
6. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
7. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah.

Akuntansi Dana Kebajikan

      

1. Penerimaan infak/sedekah

     # jika diterima dalam bentk kas

                Kas - Dana kebajikan  (D)             xxx            

                          Dana Kebajikan (K)                  xxx

     # jika diterima dalam bentuk aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar

               Aset Lancar- Dana kebajikan (D)          xxx

               Aset tidak lancar - Dana kebajikan(D)   xxx

                               Dana Kebajikan (K)                   xxx

2. Penyusutan dari aset tidak lancar diperlakukan sebagai pengurang dana kebajikan terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

                 Dana kebajikan  (D)                                                         xxx

                               Akumulasi penyusutan aset non lancar (K)                 xxx

3. Penurunan nila aset dana kebajikan

    a. Bukan karena kelalaian amil

                 Dana Kebajikan - non amil (D)     xxx

                               Aset non kas (K)                 xxx

   b. Karena kelalaian amil

                 Dana kebajikan-kerugian   (D)       xxx

                              Aset nonkas (K)                     xxx

4. Penyaluran dana

                  Dana kebajikan (D)                        xxx

                              Kas / Aset nonkas (K)             xxx.

              Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana kebajikan dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

Laporan Keuangan Lembaga Amil

              Terdiri atas :

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan Aset kelolaan 
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan.

Referensi

Nurhayati,Sri, Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia.2011. Jakarta: Salemba Empat

PASAR MODAL SYARIAH

PASAR MODAL ( Capital Market)

              Merupakan  pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya.

Dalam menjalankan  fungsinya, pasar modal terbagi dalam 3 macam, yaitu

1. Pasar Perdana,yaitu penjualan efek untuk pertama kali sebelum masuk ke bursa efek.Efek dijual berdasarkan harga emisi
2. Pasar Sekunder yaitu penjualan efek setelah masa pasar perdana. Efek dijual berdasarkan nilai pasar efek tersebut.
3. Bursa Pararel,yaitu  alternatif bagi perusahaan yang go publik untuk memperjualbelikan efeknya setelah memenuhi syarat yang ditetapakan oleh bursa efek.

Pasar Modal Syariah di Indonesia

           Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang, seperti  riba, maysir, spekulasi dan lainnya. Pasar modal syariah resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatangan MOU antara BAPEPAM-LK dengan DSN-MUI.  Namun pasar modal syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997 yang ditandai dengan adanya Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Mangement.

          Didalam Al-Qur'an dan As- Sunnah tidak ada yang secara langsung menghalalkan atau pun mengharamakan transaksi surat berharga. Namun hasil pertemuan ulama Internasional telah memperbolehkan transaksi saham sesuai dengan fatwa DSN -MUI,dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh agama.

         Kriteria Emiten atau perusahaan yang mengeluarkan efek syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional  NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL yaitu :

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan 
    perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh  
    bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana

     dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:

a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi

    konvensional;

c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan

d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak

    moral dan bersifat mudarat.

e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat

(nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari

modalnya;

3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk

menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek

Syariah yang dikeluarkan.

4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa

kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah

Compliance Officer.

5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktuwaktu

tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan

dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

                      Jenis Efek Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional  NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL :

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hakhak istimewa. 
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib almal dengan pengguna investasi. 
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif  EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .

                  Tahap screening yang harus dilalui untuk dapat menentukan apakah suatu efek termasuk efek syariah atau bukan:
1. Screening core Business

    kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah seperti :

1. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung  gharar dan atau maysir
3. memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan atau menyediakan barang atau jasa yang haram, baik karena zatnya, atau bukan karena zatnya, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

2. Screening Rasio Keuangan

1. Total utang yang dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%.
2. Total pendapatan  bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%.

JENIS EFEK SYARIAH

1. SAHAM SYARIAH

                    Adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdsarkan fatwa DSN-MUI , dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Perlunya kehati-hatian yang tinggi dalam transaksi saham di bursa efek agar kita dapat memenuhi prinsip kehalalan sesuai dengan fatwa MUI. Transaksi saham syariah harus dilakukan sesuai dengan harga wajar. Harga pasar wajar saham syariah harus mencerminkan nilai atau evaluasi atas kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien setta tidak direkayasa. Serta dari sisi Investor, transaksi memang digunakan untuk investasi bukan untuk spekulasi.

2. OBLIGASI SYARIAH

                       Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk mebayar pendapatan kepada pemegang obligasi yariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad pada obligasi syariah adalah akad investasi

                       Jenis Obligasi syariah :

1. obligasi syariah mudharabah
2. obligasi syariah ijarah
3. obligasi syariah musyarakah
4. obligasi syariah istishna'

Surat Berharga syariah Negara (SBSN / Sukuk Negara) adalah surat berharga yang diterbitkan berdsarkan prinsip syariah, sengai bukti atas bagian pentyertaan terhadapp aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

3. UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) REKSADANA SYARIAH

                          Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentoigan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu reksa dana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan sahan syariah dengan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.

                        Mekasnisme Reksa Dana:

1. antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sisitem wakalah
2. antara manjer investasi dengan penggunan investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

4. TRANSAKSI YANG TERKAIT DENGAN REGULATOR -KHUSUS PERBANKAN SYARIAH

1. sertifikat Wadiah Bank Indonesia
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
3. Pasar Uang Antar Bank Syariah
4. Sertifikat Investasi Mudharanah Antar Bank(SIMA)
5. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

PERLAKUAN AKUNTANSI

                    Perlakuan akuntansi bagi transaksi bursa efek, dapat mengacu pada PSAK mengenai investasi, karena PSAK syariah mengenai hal ini belum ada.

Bagi emiten harus melakukan pencatatan sebagaimana biasa tetapi tetap memperhatikan kerangka dasar penyajian laporan akuntansi syariah.

Bagi investor juga berlaku hal yang sama. Karena PSAK yang mengatur tentang hal ini maka digunakan PSAK konvensional yang disesuaikan.. Misalnya, pengelompokan investasi dalam trading tidak ada, karena syariah tidak menghalalkan transaksi spekulasi.

Referensi:

Nurhayati,Sri, Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia.2011. Jakarta: Salemba Empat

Dewan Syariah Nasional  NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL :